Makin ramai saja Pilpres 2009 ini. Dari satu isu, berpindah lagi isu lain yang lebih ramai untuk menarik perhatian masyarakat Indonesia. Khusus menjelang pilpres seperti ini, isu politik hampir mengalahkan ramainya gosip artis yang biasanya mendominasi berita-berita di media massa. Namanya juga "isu hangat" dan "media", dua makhluk itu ibarat "dua sejoli" yang senantiasa berjalan berdampingan untuk memuaskan keinginan para penikmatnya. Selain itu, kehebatan sebuah media memang juga bisa diukur dari kemampuannya menyajikan berita yang tidak hanya up-to-date, tapi juga menarik pembacanya.
Debat capres tentu menjadi salah satu isu menarik dari sekian isu politik yang ramai sekarang ini. Menarik bukan hanya untuk penikmat dan penyaji media, tapi juga masyarakat yang masih awam dengan kepiawaian para jagoannya dalam berorasi dan menyampaiakan visi-misinya, sehingga tidak kecil kemungkinannya akan mepengaruhi pikiran pemirsa dalam menetukan pilihannya nanti.
Nah dalam pillpres 2009 ini, insya Allah KPU akan menyelenggarakan debat capres secara terbuka yang kabarnya akan dilaksanakan pada 13 Juni sampai 4 Juli 2009 dan disiarkan langsung oleh seluruh stasiun tv di Indonesia. Lagi-lagi masih menurut kabar (karena belum konform) debat tersebut dilaksanakan selama 5 kali pertemuan: tiga kali debat untuk capres dan dua kali diperuntukan cawapres.
Dapat dipastikan hal ini akan seru untuk ditonton. Maklum, siapa yang tidak ingin mempunyai capres/cawapres yang menguasai segala bidang termasuk dalam hal debat tetunya. Kalau presiden tidak mampu debat publik, kredibilitas seorang pemimpin negara patut dipertanyakan, kecuali kalau memang rakyat ini hanya ingin memilih seorang pemimpin yang hanya bisa "haha' hihi", "mesam-mesem" dan "berceloteh" seperti ibu rumah tangga umumnya. Kalau itu mah (istilah kata) ibuk saya juga bisa hehe.. Masa Presiden kita kalah dengan the next candidatenya Metro TV.
Lanjut... karena namanya "debat presiden" materi yang akan diperdebatkan tentu cukup berat. Hal ini meliputi: tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, penegakan hukum dan HAM, stratedi peningkatan mewujudkan ketahanan pangan, serta upaya mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Lagi-lagi yang namanya presiden atau kepala pemerintahan, hukumnya wajib donk menguasai segala persoalan dan isu-isu tersebut karena memang semua itu adalah tuntutan pemerintahan hingga kini.
Dari debat capres/cawapres rakyat mengharap dan dapat menentukan pilihannya secara tepat, tentunya ini tergantung dari masing-masing kandidat dalam mengambil hati penonton yang menyaksikannya. Itu juga yang sebenarnya tujuan dari KPU, debat publik yang tujuannya untuk sosialisasi Pemilu juga sebenarnya sebagai ajang untuk memenangkan masing-masing
setiap pasangan yang layak untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Namanya era reformasi dan demokrasi, rakyat berhak tahu dan paham siapakah presiden yang pintar dan memiliki wawasan luas dalam berbagai bidang sehingga layak penjadi pemimpin neneri ini.
Mengenai debat capres 2009 ini, setidaknya merupakan realitas yang positif dalam perpolitikan di Indonesia. Di Amerika Serikat, semua sudah melihat bagaimana sengitnya perdebatan antara kubu Barrack Obama dengan kubu Hillary Clinton yang masing-masing dari Partai Demokrat (bukan demokrat SBY lho :D) untuk memenangkan perwakilan partainya kepada kursi presiden dan pada akhirnya mampu membawa Obama menjadi presidem sekarang ini. Seorang Obama yang menjadi pemenang tentu bukan dari money politics atau black campaign yang dilancarkan, melainkan dari kemampuannya untuk menghadirkan dirinya sebagai jawaban harapan rakyat Amerika waktu itu, salah satu medianya adalah dengan melakukan debat publik itu sendiri.
Nah dalam konteks Indonesia, menengok debat capres 2009 ini, kita hanya bisa mengharap semoga debat tersebut pada akhirnya mampu menghadirkan seorang pemenang yang merupakan harapan masyarakat ini. Yaitu sosok pemenang yang benar-benar pemenang bukan hanya untuk partainya saja, tapi pemenang untuk masyarakat Indonesia semuanya. Entah SBY-Budiono, JK-Win atau SBY-Pro. Karena debat capres kalau dimaknai lebih dalam, sejatinya juga bukan hanya adu silat lidah antar pesertanya, melainkan janji-janji para calon pemimpin yang sangat diharapkan realisasinya oleh masyarakat Indonesia dalam waktu kedepan. Jadi, dalam debat tersebut pemenang idealnya adalah mereka yang mampu mewujudkan janji-janji dan visi-misi yang disampaiakan seriap capres dam cawapres pada saat debat berlangsung. Good Luck..Debator!!!
Jun 2, 2009
Debat Capres 2009, Siapa Yang Menang?
May 26, 2009
Neo Liberal Plus Jilbab Loro
Menjelang Pilpres 2009 ini, makin dekat rasanya makin rame saja menyimak perkembangan perpolitikan di negeri Indonesia tercinta. Masih belum selesai dan bahkan makin ramai isu mengenai isu liberalisme yang disandangkan kepada cawapres Budiono. Tim sukses pasangan calon presiden SBY dan calon wakil presiden Boediono pun kian dibikin deg-degan dengan isu neoliberal yang terus ramai. Stigma negatif neoliberalisme memang cukup manjur untuk menggambarkan citra pasangan itu karena terbukti sedikit banyak sudah berpengaruh pada popularitas lawan pasangan SBY-Boediono yang makin hari kian naik seperti pasangan JK-Win.
Pokoknya makin seru rasanya, apalagi sekarang, belum selesai isu neoliberalisme, isu "jilbab loro" pun diangkat untuk menunjukkan pasangan JK-Win yang mempresentasikan kaum islamis dan agamawan. Dengan kata lain pasangan SBY sama sekali tidak mewakili aspirasi umat Islam yang tulen dan taat. Ungkapan SBY yang membela Budiono akhirnya dianggap sebagai angin lalu karena akal-akalan dia untuk menutupi adanya isu-isu miring tentang pasangannya itu. Pokoknya ribet deh..politik Indonesia, tapi seru juga.
Sebagai rakyat biasa, tentu ini membuat bingung, kira-kira mana ya pilihan yang pas dalam Pilpres 2009 ini. Kalau baca-baca tentang Neoliberalisme, memang sih rasanya paham yang dianut sangat tidak memihak kepada rakyat karena neoliberalisme adalah paham yang mendukug penerapan perdagangan bebas, termasuk dalam persaingan usaha yang hanya akan menimbulkan segelintir konglomerat menguasai sebagian besar sumber daya perekonomian, dan hanya menyisakan sedikit keuntungan bagi kelompok masyarakat lainnya. Namanya aja "liberal": kebebasan yang pasti.
Selanjutnya kalau diteliti lebih dalam lagi, mau nggak mau, memang kenyataanya sangat kuat sekali kalau cawapres Budiono itu menganut paham yang dituduhkan itu. Hal ini kalau dilihat dari track record dia dari era Megawati sampai era SBY yang menjadi gubernur BI. Ok, banyak bukti-bukti kuat kalau Budiono adalah antek liberal, tapi lagi-lagi yang jadi masalah, ada enggak di Indonesia ini seorang yang berjuang bener-bener untuk rakyat alias mendukung ekonomi kerakyatan? sebenarnya rakyat kalau ditanya tentang siapakah representasi sosok yang mencerminkan ekonom kerakyatan? Rasanya jawabannya akan sulit ditemukan. Apakah Kwik Kien Gie yang mantan Menteri Perekonomian itu? Atau Prabowo yang termasuk kroni Orba, atau Mega sendiri yang banyak mengatakan bahwa selama kepemimpinannya ia jauh dari harapan reformasi?
Dalam kebingungan ini, semoga rakyat Indonesia nanti diberikan pemimpin yang benar-benar memihak kepada bangsa dan negara ini secara luas, bukan pemimpin yang hanya mementingkan sekelompok dan kroninya saja. Terserah mau dia seorang yangpaham liberalisme atau ekonomi kerakyatan, yang jelas semoga praktiknya ia mau dan melaksanakan tugas yang memihak kepada rakyat secara umum. Sudah mufakat tentunya bahwa paham neoliberal memang tidak dapat diterapkan di Indonesia ini.
May 22, 2009
Budiono, Neoliberal dan Rakyat Indonesia
Perdebatan dan perang wacana di media massa tentang cawapres Budiono dalam isu neoliberalisme rasanya makin seru dan rame apalagi menjelang dekatnya pelaksanaan Pilpres 2009 seperti sekarang ini. Isu neoliberalisme-kapitalisme memang sangat cocok dalam suasana menjelang pemilu seperti ini karena wujud sistem tersebut seolah-olah menjadi sosok sistem yang sangat merugikan dan "haram" untuk diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkah yang pada awalnya isu tersebut hanya tertuju pada Budiono namun sekarang ini juga menyerang partnernya: SBY itu sendiri.
Hampir di semua media massa cetak maupun elektronik, dapat dipastikan isu tersebut pasti menjadi salah satu tajuk penting yang layak diberitakan. Wong namanya juga mendia, tentu apa saja yang menarik dan membuat reaksi masyarakat banyak tentu akan menjadi sajian yang tiada henti.
Dengan makin santernya isu tersebut, pihak SBY-Budiono tentu mengambak reaksi cepat menanggapi isu tersebut bahwa semua yang diisukan sebagian orang dan media itu tidak benar. Indonesia tidak sepatutnya diserahkan kepada ekonomi/pasar bebas, demikian salah satu jawaban Budiono menangapi hal itu. Tak hanya Budiono sendirian, SBY bersama tim suksesnya di partai Demokrat juag tak henti-hentinya menyangkal isu tersebut. Namun apa daya, lawan SBY pun tak henti-hentinya pula menyerang. Ibaratnya, sampai titik darah penghabisan!! Kalu mau ditambahi, mumpung mau pemilu, kalau kalah, kapan lagi?!
Terlepas dari benar tidaknya isu neoliberalisme yang menyerang Budiono-SBY, paling tidak ada beberapa hal yang menarik untuk dipahami mengenai isu neoliberalisme di Indonesia ini. Hal tersebut adalah:
Pertama: bahwa bangsa Indonesia ini telah melihat bahwa sistem kapitalis yang berwujud neoliberalis tidak boleh atau haram diterapkan di Indonesia. Karena sistem yang pantas dipakai adalah sistem ekonomi kerakyatan: sistem yang lebih memihak kepada rakyat, bukan sistem yang secara bebas dan cenderung memihak kepada kekuatan asing. Istilah katanya, negara masih dibutuhkan dalam mengelola dan membatasi sistem perekonomian negeri ini.
Kedua: terlepas benar tidaknya isu liberalisme terhadap cawapers Budiono, sebetulnya dalam menyikapi hal itu bangsa ini mesti melihat secara seimbang atau bahasa gaulnya proporsional. Artinya, jangan sampai melihat Budiono dalam satu sudut saja seperti bahwa dia adalah lulusan Amerika dan kebijakannya banyak mendukung kenyataan itu. Namun di sudut pandang lain semestinya harus seimbang, bahwa banyak sisi positif yang dapat diambil dari Budiono. Seperti bahwa Budiono tidak terlibat dalam praktik korupsi, dalam eranya juga disahkan undang-undang mengenai sukuk yang artinay sangat mendukung kemajuan perekonomian syariah di Indonesia.
Ketiga; dalam sikap proporsional lain semstinya bangsa ini juga melihat tidak hanya tertuju pada sosok Budiono, tapi selayaknya juga melihat siapa yang melontarkan (menuduh) julukan neoliberalis kepada Budiono. Apakah yang menuding itu benar-benar pro-rakyat, atau hanyak sikap konfrontatif terhadap lawanya menjelang Pilpres 2009 ini. Pertanyaan lain, apakah yang anti Budiono itu selama ini memiliki sepak terjang yang luar biasa yang manfaatnya telah dirasakan bangsa ini, atau hanya sikap verbal saja. Kalo ini yang terjadi tentu patut dipertanyakan apa maksud di balik penyebaran isu-isu tersebut.
Ke-empat; siapapun Budiono, entah dari Amerika atau UIN, selama kebijakannya bermanfaat kepada rakyat mesti didukng bangsa ini, tapi sejauh dia melenceng dari kepentingan rakyat, semoga bangsa ini dan juga Tuhan yang Maha Kuasa tidak meridhoi siapapun mengatur dan memimpin bangsa Indonesia yang hijau ini.
wah...malah jadi kampanye neh..hehe, gak papa, bukan berarti pro Budiono lho, tapi sekedar menyapikan isi hati dari rakyat kecil yang perduli kepada nasib bangsa Indonesia ini yang makin tidak menentu...
May 21, 2009
Pro-Kontra Budiono-Neoliberalisme
Kelanjutan dari tulisan sebelumnya, ini ada artikel lumayan lebih lengkap lagi tentang isu pro-kontra Budiono-neoliberalisme yang saya dapet dari salah satu milis ekonomi. Bagi yang sudah baca alhamdulilah gak perlu baca lagi, bagi yang belum silahkan dinikmati.
Ekonom UI, Faisal Basri, Chatib Basri (Pendukung Iklan Kenaikan Harga BBM), dan Anas Urbaningrum menolak tuduhan Boediono adalah Neoliberalis. Menurut Faisal H Basri bahkan Boediono adalah Antitesa Neoliberal. Di antara argumentasi Faisal Basri adalah:
===
Faisal Basri:
"Falsafah Bappenas itu bukan neoliberal," ujar Faisal. Peran Bappenas, menurut dia, sangat besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia. "Seandainya Boediono neoliberal, maka dia tidak akan mau bergabung dengan Bappenas."
===
Chatib Basri mengatakan bahwa Boediono yang telah berperan di bidang Ekonomi dari Zaman Megawati hingga SBY bukan sosok Neoliberalis.
Sementara ekonom UGM, Revrisond Baswir, justru menuding Boediono sebagai Neoliberalis. Begitu pula beberapa aktivis LSM seperti KAMMI dan juga politisi PAN.
Jelas satu hal menggembirakan jika di negeri ini orang sudah malu mengaku jadi Neoliberalis karena paham tersebut sudah membangkrutkan AS.
Tapi untuk mengetahui apakah seseorang itu Neoliberalis atau tidak mungkin kita bisa pelajari Neoliberalisme/ Globalisasi dari Ensiklopedia MS Encarta dan Wikipedia.
Dari situ kita ketahui bahwa lembaga penyebar paham Neoliberalisme adalah IMF, Bank Dunia (World Bank), dan juga WTO.
Ada pun agenda Neoliberalisme adalah melaksanakan:
- Pasar Bebas (Free Market). Para spekulan dari berbagai negara bebas jual-beli saham/komoditas/ valuta asing
- Privatisasi (Penjualan BUMN)
- Deregulasi (menghilangkan aturan yang membatasi perusahaan misalnya aturan perusahaan asing dilarang mendirikan pom bensin di Indonesia)
- Liberalisasi (membuka pasar dengan menghilangkan penghalang/pajak yang membatasi ekspor/impor)
- Pengurangan peran pemerintah
- Pengurangan pajak bagi menengah ke atasMemotong Pelayanan Publik seperti menyerahkan
- Perusahaan Air Minum ke swasta, Privatisasi Pendidikan, (misalnya untuk masuk PTN sekarang jadi mahal), Rumah Sakit, dan sebagainya
- Pengurangan Subsidi Barang seperti BBM, Air, Listrik
Dengan belenggu hutang (misalnya hutang LN Indonesia saat ini sekitar Rp 1.600 trilyun), IMF dan Bank Dunia memaksa negara-negara di dunia untuk melaksanakan agendanya. Sehingga sering mengakibatkan kerusuhan IMF (IMF riots) seperti terjadi di Indonesia tahun 1998.
Nah menurut beberapa pendukung Boediono seperti Faisal Basri dan Chatib Basri yang menyatakan bahwa Boediono sudah menangani ekonomi Indonesia dari akhir masa pemerintahan Soeharto, Megawati, dan juga SBY, apakah sistem ekonomi di Indonesia menganut Neoliberalisme atau tidak?
Apakah BUMN-BUMN Indonesia seperti Indosat, Telkom, BNI, dsb diprivatisasi? Apakah subsidi BBM dicabut sehingga harga BBM di Indonesia mengikuti harga minyak dunia/pasar?
Apakah layanan publik seperti air diserahkan kepada swasta? Apakah pendidikan seperti Pendidikan Tinggi Negeri diswastanisasi dan jadi lebih mahal dari universitas swasta? Apakah ada arah agar kekayaan alam kita yang sekarang 90% dikuasai asing tidak akan dinasionalisasi sebagaimana yang dilakukan Arab Saudi di tahun 1974 sehingga jadi makmur dan sekarang diikuti oleh Venezuela?
Jika jawabannya ”YA”, maka jelas orang itu adalah Neoliberalis.
Jika jawabannya ”TIDAK”, maka jelas orang itu adalah Bukan Neoliberalis. .
Selain itu argumen Faisal Basri yang menyatakan pak Boediono bukan orang Neolib karena dia mau masuk ke Bappenas adalah argumen yang aneh.
Sebagai contoh di Ensiklopedi MS Encarta disebut bahwa IMF dan World Bank adalah lembaga Neoliberalis, toh Sri Mulyani pernah bekerja jadi Direktur IMF Lihat:
http://tokohindones ia.com/ensiklope di/s/sri- mulyani-indrawat i/index.shtml
Di situ juga disebut bahwa Sri Mulyani juga menjabat jadi Ketua Bappenas.
Jadi argumen seseorang tidak mungkin jadi Neoliberalis karena kerja di Bappenas adalah argumen yang sangat lemah. Satu negara saja seperti Uni Soviet dan Cina bisa berubah dari Komunis jadi Kapitalis, apalagi institusi di bawahnya.
Di bawah adalah cuplikan berbagai artikel tentang Neoliberalisme dan pro-kontra apakah Boediono seorang Neoliberalis atau tidak. Terlepas dari simpang-siur opini dan berita, kita harus yakin bahwa Tuhan Maha Tahu dan kelak kita semua setelah mati akan menerima balasan tanpa ada teman/konco- konco yang bisa membela.
Semoga pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang peduli dan memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Bukan kepentingan perusahaan-perusaha an/lembaga asing
Mengenai program-program Neoliberalisme yang sering menjadi karakteristik lembaga-lembaga asing dunia seperti IMF, World Bank dll. baca selengkapnya di:
http://encarta. msn.com/encyclop edia_1741588397_ 2/globalization. html
Neoliberalisme - Wikipedia
http://id.wikipedia .org/wiki/ Neoliberalisme
Jalan Neoliberal Pak Bud
28 Feb 2007, Sumber : media indonesia
Prakarsa Rakyat,
* Oleh: Revrisond Baswir, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Yogyakarta
PIDATO pengukuhan DR Boediono sebagai guru besar ekonomi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menarik untuk dicermati. Peristiwa itu tidak hanya penting karena berkaitan dengan puncak karier seseorang sebagai staf pengajar perguruan tinggi.
Artinya, berakhirnya era Soekarno tidak dapat dilihat semata-mata karena krisis ekonomi.. Keterlibatan Amerika Serikat (AS), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia dalam memicu krisis ekonomi Indonesia layak untuk dikaji secara seksama.
***
Logika serupa dapat pula diterapkan untuk memahami kejatuhan Soeharto. Sebagai antitesis dari pemerintahan Soekarno, pemerintahan Soeharto adalah pemerintahan kesayangan kolonial. Lebih-lebih selama era pemerintahan ini, para ekonom sahabat Amerika terus-menerus dipercaya untuk menakhodai penyelenggaraan perekonomian Indonesia.
Namun setelah 32 tahun, di tengah-tengah ketidakpuasan internal yang cenderung meluas, serta tuntutan liberalisasi perdagangan yang dilancarkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), memelihara pemerintahan Soeharto mungkin terasa sudah terlalu mahal ongkosnya.
Boediono tampaknya sengaja mengabaikan amanat yang antara lain tercantum dalam Pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu. Konsekuensinya, bagi saya, yang perlu dicari korelasinya bukanlah antara tingkat pendapatan per kapita dan demokrasi, melainkan antara demokrasi ekonomi dan demokrasi politik.
Berbagai studi yang diacu Boediono mengenai hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dan demokrasi, saya kira lebih tepat dipahami sebagai preskripsi, yaitu untuk memuja pertumbuhan ekonomi dan melancarkan pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal di negara-negara dunia ketiga..
Dari sudut pandang yang lain, sesungguhnya bukan krisis ekonomi yang menjadi batu sandungan demokrasi, melainkan tingkat demokratisasi ekonomi. Krisis ekonomi, selain bisa direkayasa kekuatan kolonial, hanya akan menjadi batu sandung demokrasi pada tingkat elite.
Pada tingkat rakyat banyak, justru demokrasi tanpa demokrasi ekonomilah yang menjadi sumber malapetaka. Mengapa? Sebagaimana dialami Indonesia saat ini, demokrasi tanpa demokrasi ekonomi ternyata tidak hanya melahirkan petualang-petualang politik. Ia menjadi dasar legitimasi bagi pelembagaan sistem ekonomi pasar neoliberal di negeri ini.
Dengan mengemukakan hal itu sama sekali bukan maksud saya untuk menganjurkan agar Indonesia kembali mengisolasi diri, atau agar negeri ini kembali ke era pemerintahan otoriter. Yang ingin saya tegaskan ialah prioritas agenda perekonomian Indonesia ke depan bukanlah pertumbuhan ekonomi dengan embel-embel yang tersebar sekali pun. Melainkan, sesuai dengan cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi, melakukan segala upaya untuk mewujudkan demokrasi ekonomi secepatnya.
Jika dilihat dari sudut pertumbuhan, terus terang saya lebih menekankan kualitas pertumbuhan daripada tinggi atau rendahnya angka pertumbuhan. Artinya, embel-embel yang tersebar saja jauh dari cukup untuk memahami kualitas pertumbuhan.
Pertumbuhan yang berkualitas harus dilihat baik pada segi proses, keberlanjutan, maupun implikasinya terhadap kemandirian ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tersebar, tidak akan bermanfaat jika bersifat teknokratis dan memperdalam cengkeraman neokolonialisme.
Sebagai penutup, ada baiknya saya kemukakan, walaupun saya dan Pak Bud (demikian saya biasanya menyapa beliau), sama-sama berasal dari Fakultas Ekonomi UGM, sudut pandang kami dalam melihat perekonomian Indonesia bertolak belakang 180 derajat.
Khusus mengenai substansi pidato yang disampaikannya, saya merasa agak kesulitan menemukan pribadi Boediono yang pada awal 1980-an pernah menjadi sahabat dekat Prof Mubyarto. Yang terasa menonjol dalam pidato tersebut ialah pribadi Boediono sebagai sahabat dekat William Liddle, yang menurut informasi yang saya peroleh, memang turut terlibat sebagai pembahas penulisan isi pidato itu. Akhirul kalam, saya ucapkan selamat kepada Pak Bud. Semoga perbedaan sudut pandang ini tidak mengganggu kehangatan persahabatan kita.***
Baca selengkapnya di:
http://www.prakarsa -rakyat.org/ artikel/fokus/ artikel.php? aid=16091
Sisi Lain Pak Boed yang Saya Kenal
Oleh Faisal Basri
Kalau mau tahu rumah pribadi Pak Boed di Jakarta, datang saja ke kawasan Mampang Prapatan, dekat Hotel Citra II. Kebetulan kantor kami, Pergerakan Indonesia, persis berbelakangan dengan rumah Pak Boed. Rumah itu tergolong sederhana. Bung Ikhsan pernah bercerita pada saya, ia menyaksikan sendiri kursi di rumah itu sudah banyak yang bolong dan lusuh.
Bagaimana sosok seperti itu dituduh sebagai antek-antek IMF, simbol Neoliberalisme yang bakal merugikan bangsa, dan segala tuduhan miring lainnya. Lain kesempatan kita bahas tentang sikap dan falsafah ekonomi Pak Boed. Kali ini saya hanya sanggup bercerita sisi lain dari sosok Pak Boed yang kian terasa langka di negeri ini.
Baca selengkapnya di:
http://faisalbasri. kompasiana. com/2009/ 05/14/pak- boed-yang- saya-kenal/
Pak Boed yang Tidak Saya Kenal (1)
Ditulis pada Mei 18, 2009 oleh rusdi mathari
BoedionoDalam kesaksiannya pada persidangan Paul Sutopo tujuh tahun silam, kepada hakim Boediono mengaku, ikut memberikan disposisi persetujuan pemberian fasilitas kliring terhadap bank bersaldo debit. Itu terjadi dalam rapat tanggal 15 Agustus 1997 tapi kata dia, dalam rapat direksi BI tanggal 20 Agustus 1997, dirinya tidak ikut memberikan disposisi.
TAK seperti ekonom Faisal Basri yang mengaku mengenal Boediono, secara personal saya sama sekali tidak mengenal Boediono. Sebagai wartawan, saya hanya beberapa kali menemui Boediono untuk meminta informasi. Itu pun hanya door stop.
Kali pertama saya mencegat Boediono ketika dia menjabat Direktur II (Bidang Akuntasi) Bank Indonesia. Itu sekitar 1996 atau 1997-an. Waktu itu saya wartawan di InfoBank. “Pertemuan” kedua terjadi sekitar tujuh tahun silam, ketika saya melihat Boediono duduk di kursi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia bersaksi untuk perkara yang menempatkan Paul Sutopo (kolega Boediono semasa bekerja di BI) sebagai tersangka.
Seperti Faisal Basri yang menjuluki Boediono sebagai orang sederhana sejak kali pertama melihat Boediono, saya pun paham, Boediono memang sosok bersahaja meski saya tidak tahu persis, apakah kursi-kursi di rumahnya benar sudah banyak yang bolong atau tidak. Semua wartawan yang pernah berinteraksi dengan Boediono, saya kira juga paham karakter Boediono yang tak suka bicara banyak kecuali ketika dia menjawab pertanyaan-pertanya an anggota DPR saat dicalonkan menjadi calon Gubernur BI, tahun silam.
Lalu seminggu belakangan, sebagian orang meributkan Boediono. Pemicunya pilihan Susilo Bambang Yudhoyono kepada Boediono sebagai calon wakil presiden pada pemilu presiden mendatang, informasinya sudah bocor sebelum dideklarasikan di Bandung. Boediono kata Faisal Basri lantas dituduh sebagai antek-antek Dana Moneter Internasional atau IMF, simbol neoliberalisme yang bakal merugikan bangsa, dan segala tuduhan miring lainnya.
BLBI
Saya tidak tahu kebenaran dan ketidakbenaran tuduhan semacam itu. Yang saya tahu, Boediono cukup banyak meninggalkan cacatan sejak menjabat beberapa pos penting di bidang ekonomi dan moneter di negeri ini. Salah satunya adalah catatan tentang pengucuran Bantuan Likuditas Bank Indonesia alias BLBI..
Ia adalah skandal keuangan terbesar yang pernah terjadi di republik ini dan hingga sekarang, tak satu pun pejabat atau mantan petinggi Indonesia yang mengaku bertanggungjawab atas pengucurannya. Dradjad H. Wibowo, anggota DPR-RI menyebutkan, seluruh rangkaian BLBI itu sudah memangsa keuangan negara hingga Rp 700 triliun. Setiap tahun, dana APBN yang tergerus untuk membayar subsidi para bankir dan penerima BLBI itu tak kurang Rp 50 triliun. Dalam hitungan Dradjad, uang tunai milik negara yang digunakan untuk membayar utang pokok dan bunga yang ditaksir sudah menghabiskan Rp 300 triliun.
Ketika BPPN masih ada, suatu malam di pertengahan September 2002 saya menghadiri undangan dari salah satu pejabat lembaga itu. Acaranya berlangsung di Mercantile Club, Wisma BCA, Jalan Sudirman, Jakarta. Tak ada yang istimewa dari acara itu. Diskusi pun sebetulnya biasa-biasa saja.
Yang tidak biasa, salah satu pejabat lembaga itu mengungkapkan bahwa dari Rp 153,4 triliun (angka saat itu) BLBI yang dikucurkan BI, sebanyak 21 persen diantaranya ternyata tidak diikat dengan jaminan. Kalau pun ada, sebanyak 74 persen ternyata juga tidak diikat dengan asas legalitas. “Kami tidak tahu, kenapa BI bisa kebobolan seperti itu,” kata pejabat tadi.
Hal itu menurut dia, baru diketahui oleh BPPN setelah lembaga itu kembali mengutak-atik dokumen perihal BLBI sehubungan dengan rencana pemanggilan kembali Usman Admadjaja (pemilik Bank Danamon), salah satu konglomerat penerima BLBI. Ada beberapa debitur besar yang namanya tercantum sehubungan dengan penyerahan jaminan yang kurang itu tapi si pejabat BPPN tadi enggan menyebutkan nama para debitur itu ketika saya berusaha bertanya.
Namun waktu itu saya mendapatkan “bocoran.” Bob Hasan, Syamsul Nursalim, Usman Admadjaja, dan Kaharudin Ongko, merupakan deretan konglomerat yang masuk dalam daftar penerima BLBI tanpa jaminan itu. Salah satu indikasinya, penyerahan aset para taipan di zaman Orde Baru itu sudah bermasalah sejak awal. Contohnya soal tambak Dipasena milik Syamsul Nursalim yang ketika itu dinilai Rp 19 triliun.
Tentu saja, saya mengherankan temuan BPPN itu. Karena bagaimana mungkin lembaga sebesar BPPN yang didirikan sejak 1998 untuk mengurusi BLBI, ternyata baru mengetahui ketimpangan itu, setelah akan berakhir masa kerjanya empat tahun kemudian?
Soal temuan itu pun, BPPN sebetulnya bisa dikatakan sangat terlambat. Tiga tahun sebelum acara makan malam di Wisma BCA itu, BPK sudah mengungkapkan banyak ketimpangan antara BLBI dan jaminannya. Karena dari Rp 144,5 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 54 bank, yang diikat dengan jaminan hanya senilai Rp 24 triliun. Sisanya, tidak jelas.
Ketidakjelasan aliran BLBI itu diikat jaminan atau tidak, antara lain terungkap dari pengucuran BLBI yang dialirkan lewat fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK). Fasilitas ini, ternyata tersalur tanpa analisis kondisi keuangan bank penerima. Contohnya SBPUK yang dikeluarkan lewat Surat Direksi No.30/50/Dir/ UK tanggal 30 Desember 1997 atas dasar persetujuan presiden melalui Surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneng) No. R-183/M.Sesneg/ 12/1997 tanggal 27 Desember 1997.
Oleh BPK pemberian SBPUK kepada bank-bank bermasalah itu, dinilai, diberikan tanpa analisis terlebih dahulu atas kondisi keuangan bank yang bersangkutan. Padahal analisis layak tidaknya satu fasilitas keuangan diberikan kepada sebuah bank semacam itu merupakan tugas BI, tepatnya biro Urusan Pengawasan Bank (UPwB).
Baca selengkapnya di:
http://rusdimathari .wordpress. com/2009/ 05/18/pak- boed-yang- tidak-saya- kenal-1/
Menelusuri Sisi Aneh: Sisi Lain Pak Boed yang Saya Kenal
2009 Mei 15, by nusantaraku
Saya pikir banyak orang Indonesia pasti mengenal sosok Faisal H Basri (FHB), SE, MA. Ia sering muncul di TV sebagai seorang analisis ekonomi kawakan. Ia adalah seorang ekonom lulusan Vanderbilt University, Tennessee – Amerika. Bahasa yang lugas, penampilan sederhana melekat pada sosok pria kelahiran Bandung 50 tahun silam. Ia sempat terjun di dunia politik dengan mendirikan partai PAN dan menjadi Sekjen Pertama PAN. Ia pula menpionirnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) namun kini tetap setia menjadi staf pengajar FE-UI.
Munculnya nama Bapak Faisal Basri mungkin menjadi titik nadir pro-kontra bagi mereka yang tidak menyukai bahkan timbulnya aksi gerakan anti Say No to Boediono, Say Yes to Budi Anduk. Hal ini muncul dari tulisan yang sangat memukau dari Faisal H Basri yakni Sisi Lain Pak Boed yang Saya Kenal di blog kompasiana-nya. Di blog tersebut, pak Faisal sebutkan bagaimana pertemuanya pertama pada Pak Boediono lalu secara berurutan menceritakan sisi lain dari Pak Boediono. Pak Boediono adalah seorang ekonom handal, itu pasti karena beliau adalah seorang Guru Besar Ekonomi.
Dalam artikel tersebut Pak Faisal menuliskan bagaimana sosok Boediono yang bersahaja, santun dan memegang teguh dan bekerja keras sesuai prinsip-prinsip ekonomi yang dianutnya.
Sikap rendah hati itulah [red: Pak Boediono] yang paling membekas pada saya. Lebih banyak mendengar ketimbang bicara. Kalau ditanya yang “nyerempet-nyerempet ,” jawabannya cuma dengan tersenyum.. Saya tak pernah dengar Pak Boed menjelek-jelekkan orang lain, bahkan sekedar mengkritik sekalipun. – kutipan : Sisi Lain Pak Boed yang Saya Kenal
*******
Menulusuri Sisi : Sisi Lain Pak Boed yang Saya Kenal
Tulisan pak FHB memang sangat diperlukan untuk membangkitkan citra yang seimbang atas sosok Pak Boediono. Begitu juga halnya pada pencitraan (Alm) Ali Alatas, Amien Rais, SBY, DN Aidit ataupun Soeharto. Bagi mereka yang dekat dengan pak Harto, mereka merasakan getaran kesederhanaan, kesantunan sekaligus ketegasan dalam diri beliau. Namun, disisi lain kita merasakan hal yang berbeda, sebagian masyarakat mungkin benci akan tindakan refresif (Alm) Soeharto mengejar dan membunuh dengan sadis para simpatisan PKI yang tidak tahu menahu kejadian Gestapu, mengejar para aktivisis yang menentang aksi KKN.. Dan siapa sangka Jenderal dengan Senyum manisnya dengan bicara begitu santun bisa begitu “dingin” dan terjadi praktik KKN dimasanya.. Begitu juga sosok Aidit yang dicam “beringas” dan “amoral”, namun disisi lain ia memiliki sifat-sifat yang begitu halus dan etos baik di partai maupun dikeluarga dan sahabatnya.
Masa lalu telah berlalu, kita harus menatap masa depan dengan belajar dari sejarah masa lalu. JAS MERAH, jangan sekali-kali melupakan sejarah, itulah pesan Bung Karno kepada kita. Begitu hendaknya kita menyikapi pro dan kontra atas pribadi Boediono. Mengapa ada yang pro dan mengapa ada kontra, adalah hal yang wajar dalam suatu sistem demokrasi. Namun, setiap pro dan kontra hendaknya memiliki landasan yang jelas, mengapa pro dan mengapa kontra. Dan alangkah baiknya jika kita bukan seperti Burung Beo yang hanya mengikuti apa kata orang tanpa memahami betul kondisi-kondisi sebenarnya.
Disisi lain, saya agak merasa aneh pernyataan Pak FHB beberapa waktu dulu ketika beliau berada di Padang-Sumatera Barat dan ditanya oleh Padang Today, bagaimana pandangan FHB jika Boediono dipilih sebagai cawapres.
“Saya menilai sayang jika Prof. Boediono ditempatkan sebagai Wapres,dia itu teknokrat, lebih tepat jika dia mengurus persoalan ekonomi dan moneter di level menteri, akan lebih optimal,”
Ditambahkan Faisal, kemampuan Boediono justru akan terhambat jika dia diposisikan sebagai Wapres.
“Pak Boediono diakui dunia sebagai pakar ekonomi moneter, kemampuannya justru dibutuhkan untuk mengelola ekonomi dan moneter kita, yang menjadi domain kerja Menko Ekonomi serta Gubernur BI, jadi kalau dia ditempatkan di Wapres justru kontraproduktif,” ungkap FHB.
Pak FHB saat ini tampak sekali mendukung SBY-Boediono, padahal pada 20 Desember Faisal Basri mengemukan kegagalan ekonomi SBY yang selama ini dimotori Boediono sebagai Menko Perekomian dan Menkeu Sri Mulyani. FHB mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terjebak dengan janji-janji SBY saat melakukan kampanye. Ia mengatakan tersebut d Hotel Aston Atrium Jakarta – RakyatMerdeka
“Hati-hati saat kampanye bila SBY bicara tentang angka pengangguran dan kemiskinan menurun….. Presiden yang dipilih berhasil alakadarnya. Tidak ada perbaikan secara signifikan. Apa gunanya dipilih lagi. Buat apa kita pilih yang katanya doktor, bintang empat (jenderal), ahli pertanian,”
Pengangguran misalnya, terjadi pengurangan atau penurunan angka pengangguran dari 9,1 persen tahun 2007 menjadi 8,1 persen tahun 2008.
“Tapi itu di sektor informal, pedagang kaki lima yang tidak ada pensiun, tidak ada tunjangan kerja. Beginilah kalau presidennya jaim (jaga image), berbedak terus, berkosmetik terus,”
Faisal menambahkan, selama kepemimpinan SBY, telah tercipta jurang yang cukup dalam antara si kaya dan si miskin. Subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran dan lebih banyak dinikmati oleh orang kaya.
Bahkan belum sebulan yang lalu yakni 27 April 2009, Faisal Basri secara gamblang menulis "Menakar Kinerja SBY-JK" di Kompas cetak :
Selama tahun 2004-2008, anggaran untuk memerangi kemiskinan naik hampir empat kali lipat, tetapi angka kemiskinan hanya turun 1 persen saja. Bukti tumpulnya kebijakan ekonomi untuk memberantas kemiskinan terlihat pula dari perbandingan dengan negara-negara tetangga.
Pemerintahan SBY-JK juga bisa dipandang terseok-seok dalam memerangi pengangguran dan meningkatkan kualitas pekerja. Angka pengangguran terbuka memang turun sedikit dari 9,9 persen pada tahun 2004 menjadi 8,4 persen pada tahun 2008. Namun, pada periode yang sama terjadi peningkatan underemployment (separuh menganggur) dari 29,8 persen menjadi 30,3 persen.
Pemerintahan SBY-JK gagal untuk menghasilkan pola pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mengutamakan penguatan sektor produksi barang. Yang paling mencolok adalah kinerja industri manufaktur.
Dari analisis tajam seorang FHB 1 bulan yang lalu atas kinerja ekonomi pemerintah SBY-JK selama 2004-2008 yang hampir3 tahun dipimpin oleh tim ekonomi Boediono sudah gagal. Analisis yang tajam dari FHB pada tanggal 27 April 2009 tidak jauh berbeda dengan analisis 5 bulan lalu pada 29 Desember 2008 dan juga sebelum-belumnya. Namun, pasca Boediono dipinang SBY, pola analisis FHB berubah dan bisa dikatakan lebih dari 100 derajat. Apakah analisis tajam FHB sudah terbeli oleh politik? Apakah FHB akan kembali masuk ke politik seperti pada tahun 1998 silam?
*******
Pemaparan Pak FHB mengenai Boediono merupakan salah satu tulisan terpercaya, dan patut diberi apresiasi yang selayaknya karena berdasarkan realitas kedekatan dan analisisnya. Secara garis besar, FHB menggambarkan sosok kepribadian yang unggul dalam diri Boediono. Kepribadian yang unggul inilah yang membawa dirinya menduduki posisi yang strategis di negeri ini. Namun, kita harus juga menelusuri sisi lain, hal yang tidak bisa kita lupakan dalam perjalanan bangsa ini yakni BLBI dan Agenda Penjualan BUMN Strategis serta Perbankan BPPN yang mana total kerugian negara akibat aksi ini mencapai ribuan triliun. Kita perlu tahu bahwasanya agenda-agenda tersebut merupakan buah dikte dari IMF pada saat itu (2002). Dan kita pun sudah melihat adanya ketimbangan tulisan pak FHB pada 14 Mei dengan 27 April.
Dalam kesempatan ini, saya akan mengutip langsung pernyataan Pak Boediono atas Agenda IMF tersebut dengan tulisan pink (versi Inggris) di Jakartapost (27 Februari 2002):
Menteri Keuangan Boediono menyatakan optimismenya pada hari Selasa bahwa pemerintah sanggup memenuhi “Agenda Utama” yang dikeluarkan IMF sebagai syarat bantuan pendanaan [catatan: utang masih dikatakan sebagai dana bantuan].
Agenda-agenda IMF diantaranya adalah:
- Negara harus menjual BUMN-BUMN strategis kepada pemilik modal dengan harga yang diintervensi oleh IMF. Indosat, Telkom adalah salah satu buah produk IMF pada saat itu.
- Negara harus menjual bank-bank BPPN seperti BCA, Danamon, BII, dengan harga jauh dibawah kewajaran yang akan membebani anggaran (BLBI) hingga ratusan triliun. Salah satu contohnya adalah menjual BCA seharga 10 Triliun padahal harga obligasi rekap yang melekat pada BCA 58 triliun + aset-aset tetap. Negara dirugikan lebih dari 50 triliun + bunga berjalan yang jika ditotalin hampir 100 triliun. Inilah kasus BLBI yang hingga saat ini masih meninggalkan ketidakadilan bagi rakyat yang tidak tahu menahu.
- Negara harus mengurangi dan pada akhirnya harus menghapus subsidi minyak, air, listrik dan pendidikan. Kebijakan ini terus dilakukan dan pada Desember 2008, secara resmi pemerintah SBY-JK mengatakan “Tidak ada lagi subsidi minyak, kita kembali ke harga pasar“. Untuk pendidikan, diterbitnyalah UU BHP. Dengan adanya penghapusan subsidi, maka perusahaan asing baik disektorBBM maupun pendidikan akan menjadi tuan di tanah kita.
- Negara secara tidak langsung dipaksa untuk mengekspor barang-barang mentah ke luar negeri lalu diimpor dalam bentuk barang jadi.
- Negara harus tetap mengutamakan memberi bantuan yang besar kepada lembaga-lembaga/ perusahaan besar. Ini disebut juga sebagai paham trickle down effect
Boediono sangat meyakini konsep reformasi ekonomi yang didikte oleh IMF. Tujuan IMF, Paris Club, WB dan begitu juga agen EHM seperti John Perkins akui adalah membuat kesepakatan untuk memberi pinjaman ke negara lain, jauh lebih besar dari yang negara itu sanggup bayar. Dalam kesepakatan antarnegara itu, IMF, EHM CS berusaha menekan negara-negara lain agar memberikan 90 persen dari pinjamannya kepada perusahaan-perusaha an AS, seperti Halliburton atau Bechtel. Kemudian perusahaan-perusaha an AS tersebut akan masuk membangun sistem listrik, pelabuhan, jalan tol dan lainnya di negara-negara berkembang. Setelah mendapatkan utang, AS akan memeras negara tersebut sampai tak bisa membayarnya. Dengan alasan itu, barulah AS akan mendesak negara-negara lain untuk menyerahkan sumber kekayaan alamnya, seperti minyak, gas, kayu, tembaga dan lainnya ke AS. Bagaimana jika negara-negara itu menolak? John Perkins menyatakan, mereka bisa saja dibunuh. Ini bukan isapan jempol. Dua tokoh dunia, yakni Presiden Panama Omar Torijos dan Presiden Ekuador Jaime Rojos dibantai karena menolak kerja sama dengan AS. [beli buku : John Perkins : Confession of EHM - coba search internet tentang The Dead of Omar Torijos dan The dead of Jaime Rojos]
“Agenda Utama adalah persyaratan dan perihal yang harus pemerintah laksanakan. Tapi, saya yakin bahwa kita mampu memenuhi semua persyaratan tersebut tepat waktu.”, ungkap Boediono kepada Wartawan setelah sesi dengar pendapat di Komisi IX DPR.
Dari jumpa pers tersebut, sangatlah jelas bahwa Boediono sebagai Menkeu di era Gotong Royong sangat patuh pada IMF dengan agenda menjual Indonesia ke tangan swasta dan asing.
Ia [Boediono] tidak menjabarkan secara jelas apa saja “Agenda Utama” IMF tersebut. Namun, Boediono memastikan bahwa penjualan 51% saham BCA [berada dibawah naungan BPPN] dengan proses yang kredibel, dan strategi yang jelas untuk mengatasi utang yang membengkak dari Bank-Bank BPPN (yang mendapat likuiditas BLBI) hasil utang para pemilik bank tersebut, termasuk dalam daftar “Agenda Utama IMF mendesak Indonesia”.
Sejarah gamblang Boediono (Menkeu) bersama Menko Dorodjatun dan Meneg BUMN Laksamana Sukardi secara tidak langsung mengubah utang para bankir menjadi utang rakyat. Menjual BUMN kepada Temasek sehingga satelit strategis untuk keamanan dan kedaulatan negara kita dikuasai Singapura. Hal senada disampaikan Prof. Mubiyarto, bahwa sejak private debt [utang para bankir/swasta] dijadikan public debt [utang rakyat], sejak utang para konglomerat ”ditalangi” pemerintah, perbankan selalu mendapat subsidi, industri perbankan yang seharusnya menghasilkan pendapatan (revenue) ternyata menjadi beban (expenditure) negara/rakyat yang dibayar terus oleh pemerintah hingga saat ini. Pada tahun 1998, ”bunga utang” para konglomerat yang dibebankan kepada APBN besarnya Rp 60 trilliun, empat kali lipat dari anggaran untuk pendidikan yang hanya sekitar Rp 15 trilliun. Inilah salah satu kebijakan yang mungkin Pak Faisal Basri harus juga uraikan secara mendetil dalam tulisan beliau Sisi Lain Pak Boed yang Saya Kenal
Untuk isi pernyataan pers lengkap dari Boediono pada 27 Februari 2002, silahkan baca berita aslinya di Boediono upbeat on meeting key IMF programs. Ada catatan lain yakni pada waktu menjabat sebagai Menteri Keuangan saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri, dia menyatakan bahwa pada dasarnya subsidi bagi rakyat harus dihapus. Dan ketika para petani tebu meminta proteksi, Boediono dengan enteng menyatakan, ”Kalau petani tebu merasa bahwa menanam tebu kurang menguntungkan, tanamlah komoditas lain yang lebih menguntungkan.” (sinarharapan)
Baca selengkapnya di:
http://nusantaranew s.wordpress. com/2009/ 05/15/menelusuri -sisi-sisi- lain-pak- boed-yang- saya-kenal/ comment-page- 2/#comment- 5152
Faisal: Boediono Justru Sosok Anti Neoliberal
Faisal malah mengkritik balik orang-orang yang menuding Boediono neoliberal.
"Boediono justru antitesa dari neoliberal," ujar Faisal Basri kepada VIVAnews di Jakarta, Kamis malam, 14 Mei 2009.
"Falsafah Bappenas itu bukan neoliberal," ujar Faisal. Peran Bappenas, menurut dia, sangat besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia. "Seandainya Boediono neoliberal, maka dia tidak akan mau bergabung dengan Bappenas."
Baca selengkapnya di:
http://bisnis. vivanews. com/news/ read/57960- faisal__boediono _justru_sosok_ anti_neoliberal
Boediono Bukan Penganut Neoliberalisme
Banyak kalangan yang menuding Boediono sebagai penganut neoliberalisme. Tapi jika ditelusuri dari berbagai kebijakan dimana Boediono ikut memutuskan, cawapres SBY ini jelas-jelas bukan penganut neoliberalisme.
Demikian disampaikan ekonom Chatib Basri yang ikut dalam rombongan Boediono ke Bandung, di atas kereta Parahyangan, Jumat (15/5/2009).
Chatib menjelaskan, Boediono sudah malang melintang menangani ekonomi Indonesia di bawah berbagai pemerintahan. Pada saat pemerintahan Megawati, Boediono menjadi Menteri Keuangan dan pada pemerintah SBY kali ini ia menjabat sebagai Menko Perekonomian dan kini Gubernur BI.
Baca selengkapnya di:
http://www.detikfin ance.com/ read/2009/ 05/15/111207/ 1131896/4/ boediono- bukan-penganut- neoliberalisme
Anas Bantah Boediono Neoliberalisme
Adanya tudingan dari beberapa pihak yang mengatakan kalau Boediono adalah penganut faham ekonomi liberal serta juga dianggap sebagai antek – antek IMF langsung dibantah secara tegas oleh Anas. Diungkapkan oleh dirinya bahwa sisi program ekonominya Boediono sangat jelas dan platform SBY dalam konteks ekonomi adalah ekonomi pro rakyat.
Baca selengkapnya di:
http://anasurbaning rum.blogdetik. com/2009/ 05/18/anas- bantah-boediono- neoliberalisme/
PAN Tolak Boediono Karena Neoliberalis?
http://capresindone sia.wordpress. com/2009/ 05/14/pan- tolak-boediono- karena-neolibera lis/
Capres Indonesia – Informasi Penting Seputar Capres di Indonesia
http://capresindone sia.wordpress. com Read More......
May 17, 2009
Jalan Neoliberal Pak Bud
Berhubung waktu nulis ini isu tentang pro-kontra Budiono-Neoliberal belum selesai, maka di sini bagus juga dibaca artikel-artikel yang berkaitan dg isu tersebut sekedar sebgai info tambahan. Bagi pendukung capres Budiono, jangan khawatir, di tempat lain juga insy Allah diposting juga artikel lain yang menyanggah tulisan ini. Namanya juga pro-kontra, tergantung siapa yang memandang, penilaian itu akan kita temukan. intinya kita mesti objektif dalam melihat sesuatu. Jangan sampai kita gak tau menahi mengenai sesuatu langung menghukumi suatu. Met membaca.
Tanggal : 28 Feb 2007
Sumber : media indonesia
Prakarsa Rakyat,
* Oleh: Revrisond Baswir, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Yogyakarta
PIDATO pengukuhan DR Boediono sebagai guru besar ekonomi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menarik untuk dicermati. Peristiwa itu tidak hanya penting karena berkaitan dengan puncak karier seseorang sebagai staf pengajar perguruan tinggi.
Pada saat yang sama, sebagai seseorang yang sedang menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomi, peristiwa itu juga penting karena mengungkapkan garis pemikiran Boediono dalam melaksanakan tugas pemerintahannya.
Pertanyaan besar yang dicoba dijawab Boediono dalam pidato pengukuhannya itu secara singkat berbunyi sebagai berikut, apakah kita sudah berada di jalan yang benar? Walaupun Boediono memiliki latar belakang sebagai ekonom, pertanyaan besar itu tidak ia ajukan hanya untuk menilai perjalanan perekonomian Indonesia.
Melainkan juga untuk menilai perjalanan perpolitikan Indonesia. Artinya, secara keseluruhan, pertanyaan besar yang dicoba dijawab Boediono ialah, apakah secara ekonomi dan politik Indonesia sudah berada di jalan yang benar?
Dalam menjawab pertanyaan besar itu, Boediono membagi isi pidatonya dengan mengupas tiga pokok bahasan. Pertama, mengenai sejarah perekonomian Indonesia. Kedua, mengenai hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dengan demokrasi.
Dan ketiga, mengenai kebijakan ekonomi yang perlu menjadi prioritas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Halaman yang dihabiskan Boediono untuk membahas ketiga pokok bahasan itu meliputi 28 halaman. Sedangkan referensi yang diacunya berjumlah 24 buah.
Semula saya agak terkesima dengan kepedulian Boediono terhadap sejarah perekonomian Indonesia. Lebih-lebih, dalam membahas sejarah perekonomian Indonesia, Boediono tidak hanya menelusurinya sejak akhir atau awal era pemerintahan Soeharto.
Ia menelusurinya jauh hingga ke era pemerintahan Soekarno. Walaupun demikian, setelah mengikuti ulasannya, saya merasa ada sesuatu yang hilang. Bagi Boediono, sejarah ternyata tidak lebih dari rangkaian peristiwa. Artinya, selain cenderung mengabaikan dinamika internasional ekonomi-politik Indonesia, Boediono juga cenderung mengabaikan aspek struktural yang melatarbelakangi dinamika sejarah.
Dengan kecenderungan seperti itu, mudah dimengerti bila Boediono cenderung sangat mudah melupakan era kolonial sebagai bagian integral dari sejarah perekonomian negeri ini.
Padahal, era kolonial ialah bagian teramat penting dari sejarah perekonomian Indonesia. Ia tidak hanya penting karena berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Ia juga penting sebab aspek ekonomi adalah aspek utama dari kolonialisme.
Sebab itu, era pemerintahan Soekarno, selain masih terus dirongrong kekuatan kolonial, harus dipahami sebagai periode saat berbagai upaya sistematis dengan sadar dilakukan untuk mengoreksi warisan struktural yang ditinggalkan kolonialisme.
Tetapi justru pada titik itulah kekuatan kolonial, di tengah-tengah situasi perang dingin yang menyelimuti dunia ketika itu, berusaha keras menelikung Soekarno.
Artinya, berakhirnya era Soekarno tidak dapat dilihat semata-mata karena krisis ekonomi. Keterlibatan Amerika Serikat (AS), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia dalam memicu krisis ekonomi Indonesia layak untuk dikaji secara seksama.
***
Logika serupa dapat pula diterapkan untuk memahami kejatuhan Soeharto. Sebagai antitesis dari pemerintahan Soekarno, pemerintahan Soeharto adalah pemerintahan kesayangan kolonial. Lebih-lebih selama era pemerintahan ini, para ekonom sahabat Amerika terus-menerus dipercaya untuk menakhodai penyelenggaraan perekonomian Indonesia.
Namun setelah 32 tahun, di tengah-tengah ketidakpuasan internal yang cenderung meluas, serta tuntutan liberalisasi perdagangan yang dilancarkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), memelihara pemerintahan Soeharto mungkin terasa sudah terlalu mahal ongkosnya.
Dengan latar belakang seperti itu, melihat perkembangan demokrasi semata-mata dari sudut tingkat pendapatan per kapita jelas sangat menyederhanakan masalah.
Lebih dari itu, demokrasi dalam pengertian apakah yang dimaksud Boediono? Boediono memang berkali-kali menekankan demokrasi yang dikembangkan di Indonesia hendaknya tidak hanya demokrasi prosedural. Secara substansial ia harus didukung dengan mengembangkan kelas menengah yang mampu mempertahankan kelanggengan demokrasi.
Walaupun demikian, dari uraian panjang Boediono, sama sekali tidak jelas demokrasi jenis apa yang sedang dibahasnya. Ini penting saya tegaskan, sebab dalam pengertian para bapak pendiri bangsa, demokrasi yang hendak dikembangkan di negeri ini bukanlah demokrasi liberal.
Demokrasi yang hendak dikembangkan di sini, meminjam ungkapan Bung karno, ialah sosio-demokrasi, yaitu suatu bentuk demokrasi yang terdiri dari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sekaligus. Sebab itu, dalam ungkapan Bung Hatta, 'Jika di sebelah demokrasi politik tidak terdapat demokrasi ekonomi, rakyat belum merdeka.'
Boediono tampaknya sengaja mengabaikan amanat yang antara lain tercantum dalam Pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu. Konsekuensinya, bagi saya, yang perlu dicari korelasinya bukanlah antara tingkat pendapatan per kapita dan demokrasi, melainkan antara demokrasi ekonomi dan demokrasi politik.
Berbagai studi yang diacu Boediono mengenai hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dan demokrasi, saya kira lebih tepat dipahami sebagai preskripsi, yaitu untuk memuja pertumbuhan ekonomi dan melancarkan pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal di negara-negara dunia ketiga.
Dari sudut pandang yang lain, sesungguhnya bukan krisis ekonomi yang menjadi batu sandungan demokrasi, melainkan tingkat demokratisasi ekonomi. Krisis ekonomi, selain bisa direkayasa kekuatan kolonial, hanya akan menjadi batu sandung demokrasi pada tingkat elite.
Pada tingkat rakyat banyak, justru demokrasi tanpa demokrasi ekonomilah yang menjadi sumber malapetaka. Mengapa? Sebagaimana dialami Indonesia saat ini, demokrasi tanpa demokrasi ekonomi ternyata tidak hanya melahirkan petualang-petualang politik. Ia menjadi dasar legitimasi bagi pelembagaan sistem ekonomi pasar neoliberal di negeri ini.
Sebab itu, jika dikaitkan dengan pertanyaan besar yang diajukan dijawab Boediono, mudah dimengerti bila ia dengan tegas menjawabnya dengan kata-kata, 'ya'. Saya, sesuai dengan perspektif yang saya gunakan di sini, tentu akan dengan tegas pula menjawabnya dengan kata-kata, 'tidak'.
Dengan mengemukakan hal itu sama sekali bukan maksud saya untuk menganjurkan agar Indonesia kembali mengisolasi diri, atau agar negeri ini kembali ke era pemerintahan otoriter. Yang ingin saya tegaskan ialah prioritas agenda perekonomian Indonesia ke depan bukanlah pertumbuhan ekonomi dengan embel-embel yang tersebar sekali pun. Melainkan, sesuai dengan cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi, melakukan segala upaya untuk mewujudkan demokrasi ekonomi secepatnya.
Jika dilihat dari sudut pertumbuhan, terus terang saya lebih menekankan kualitas pertumbuhan daripada tinggi atau rendahnya angka pertumbuhan. Artinya, embel-embel yang tersebar saja jauh dari cukup untuk memahami kualitas pertumbuhan.
Pertumbuhan yang berkualitas harus dilihat baik pada segi proses, keberlanjutan, maupun implikasinya terhadap kemandirian ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tersebar, tidak akan bermanfaat jika bersifat teknokratis dan memperdalam cengkeraman neokolonialisme.
Sebagai penutup, ada baiknya saya kemukakan, walaupun saya dan Pak Bud (demikian saya biasanya menyapa beliau), sama-sama berasal dari Fakultas Ekonomi UGM, sudut pandang kami dalam melihat perekonomian Indonesia bertolak belakang 180 derajat.
Khusus mengenai substansi pidato yang disampaikannya, saya merasa agak kesulitan menemukan pribadi Boediono yang pada awal 1980-an pernah menjadi sahabat dekat Prof Mubyarto. Yang terasa menonjol dalam pidato tersebut ialah pribadi Boediono sebagai sahabat dekat William Liddle, yang menurut informasi yang saya peroleh, memang turut terlibat sebagai pembahas penulisan isi pidato itu. Akhirul kalam, saya ucapkan selamat kepada Pak Bud. Semoga perbedaan sudut pandang ini tidak mengganggu kehangatan persahabatan kita.***
